Produk China Penuhi E-Commerce, Pemerintah Kaji Aturan Pajak

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah akan mengkaji pengenaan pajak atau bea untuk produk e-commerce impor guna menyamakan level playing field dengan produk dalam negeri.

Hal itu dibicarakan Wakil presiden JK dengan menteri serta kepala instansi bagian ekonomi dalam breakfast meeting yang dikerjakan dirumah dinasnya di Jalan Diponogoro, Menteng, Jakarta Pusat, barusan pagi. Wakil presiden menyebutkan walau ekonomi berbasiskan elektronik di Indonesia selalu alami penambahan, dia menyayangkan sebagian besar product yang di jual didominasi oleh product asing terlebih China.

“E-commerce itu dari bagian pertumbuhannya pasti tidak dapat ditahan. Tetapi, yang kita kehendaki kalau yang di beri itu janganlah cuma beberapa besarnya product dari China, tapi juga product buatan dalam negeri. Karna ini beberapa besar yaitu product dari China serta ini sama saja dihadapi semuanya negara, ” tuturnya di Kantor Wakil Presiden, Rabu (27/12/2017).

JK menyebutkan pemerintah juga akan mengatur kesetaraan dalam perdagangan agar product dalam negeri berkompetisi dengan adil dengan product e-commerce import.

Sampai kini, lanjut Wakil presiden, tiap-tiap usaha dalam negeri taat membayar beberapa keharusan pajak, seperti Pajak Bertambahnya Nilai serta Pajak Pendapatan (PPh). Di bagian beda, product import e-commerce sampai kini masuk tanpa ada potongan hingga seringkali tawarkan harga yang tambah lebih murah dibanding product lokal.

“Jadi mereka product e-commerce import segera kirim saja, tak ada PPN atau PPh. Problemnya yaitu bila product dalam negeri terkena pajak, product luar negeri jadi tidak terkena pajak. Itu kan berbeda dampaknya, ” tuturnya.

Meski sekian, Wakil presiden tidak merinci selanjutnya tentang bentuk pengenaan itu nanti. Dia cuma menyatakan kalau nanti product import mesti diperlakukan sama juga dengan product lokal.

“Harus memiliki basis yang sama. Mesti memiliki pajak yang sama. Product dalam negeri serta luar negeri terkena yang sama, ” jelas JK.

Terlebih dulu, Menko Bagian Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengeluhkan usaha on-line yang tengah melesat sekarang ini jadi didominasi oleh beberapa produk import. Dia mengatakan barang import yang diperjual-belikan di e-commerce menjangkau 95% serta didominasi oleh product China. Disamping itu, product lokal cuma menyumbang 5%.

“Tapi ini trennya saat ini begini, maka dari itu kita mesti kerjakan suatu hal masalah ini, ” kata Luhut.

Pemerintah sekarang ini tengah merumuskan pajak e-commerce, yang juga akan mengatur tentang tata langkah pajak pada aktor e-commerce dan pengenaan pajak untuk intangible goods atau beberapa barang yang tidak berwujud. Sumber: http://www.siamplop.net/

Weating

Leave a Reply

Your email address will not be published.