Bagaimana Suatu Kontrak Dikatakan Sah?

siamplop.net – Masih seputar hukum kontrak, kali ini Hukum123 akan membahas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu kontrak dikatakan sah. Hal ini sangat penting untuk diketahui sebab seringkali didalam suatu perselisihan salah satu pihak dengan gampangnya berkata, “Kontrak ini sudah tidak sah!” atau bahkan yang lebih parah “Dari awal kontrak ini sudah tidak sah!” Kalau sudah begini baru kemudian dipertanyakan, “Memangnya suatu kontrak disebut sah jika seperti apa?” Nah agar hal tersebut tidak terjadi, mari simak penjelasan berikut.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, satu kontrak dikatakan sebagai kontrak yang sah jika penuhi prasyarat subjektif serta prasyarat objektif.

Prasyarat Subjektif 

Prasyarat subjektif adalah prasyarat yang jika dilanggar jadi kontrak bisa dibatalkan. Prasyarat subjektif ini mengacu pada pihak-pihak yang mempunyai urusan di dalam satu kontrak. Prasyarat subjektif ini mencakup 2 hal, yaitu ada perjanjian kehendak yang mengikat dianya (consensus/agreement) serta ada kecakapan untuk melakukan perbuatan menurut hukum (capacity).

Perjanjian kehendak (consensus/agreement) dibutuhkan supaya satu kontrak dipandang sah dengan hukum. Perjanjian ini bisa terwujud lewat bermacam langkah dari mulai dengan lisan, tertulis, lewat sinyal, lambang, maupun lewat cara diam-diam. Setuju yang disebut di sini adalah setuju yang keluar tanpa ada memiliki kandungan cacat kehendak, seperti paksaan (dwang), penipuan (bedrog), kesesatan (dwaling), serta penyalahgunaan kondisi (misbruik van omstandigheiden). Jika ada cacat kehendak seperti ini jadi sesuai sama pasal 1321 KUH Perdata kontrak itu dinyatakan tidak sah.

Mengenai tentang kecakapan melakukan perbuatan menurut hukum (capacity), sesuai sama pasal 1330 KUH Perdata dijelaskan kalau orang yang termasuk juga dalam kelompok cakap untuk buat kesepakatan yaitu orang yang telah dewasa serta tidak ada di bawah pengampunan pihak beda. Oleh karenanya orang yang belum juga dewasa dengan hukum (21 th. atau telah kawin) belum juga bisa buat satu kontrak yang sah tanpa ada pendampingan dari orang yang telah dewasa.

Prasyarat Objektif 

Dimaksud prasyarat objektif karna jika prasyarat ini dilanggar jadi kontraknya segera batal untuk hukum. Ketidaksamaannya dengan prasyarat subjektif terang, kalau jika tidak mematuhi prasyarat subjektif jadi kontrak DAPAT DIBATALKAN (voidable), tetapi jika tidak mematuhi prasyarat objektif bermakna kontrak itu SUDAH PASTI BATAL untuk hukum yang berlaku (null and void).

Prasyarat objektif terbagi dalam 2 hal. Pertama yaitu ada satu hal spesifik (een bepaald onderwerp). Satu hal spesifik yang disebut adalah suatu hal yang dapat ditetapkan macamnya (determinable) serta sebaiknya tentang satu hal spesifik (umpamanya mengenai hak serta keharusan dari ke-2 belah pihak pada hal itu). Hal yang disebut tidak mesti berbentuk benda. Ia dapat juga berwuju jasa, hak, maupun masalah spesifik. Hal di sini juga bisa telah ada atau belumlah ada. Yang terutama hal itu bisa ditetapkan macamnya (determinable).

Prasyarat objektif yang ke-2 adalah ada satu kausa hukum yang halal. Berarti jika objek di dalam kontrak itu termasuk juga dalam objek yang illegal, dalam soal inibertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum atau kesusilaan, jadi kontrak itu harus batal untuk hukum. Contoh sederhananya jika sebagian pihak buat kontrak perdagangan manusia. Jadi walau ke-2 subjeknya cakap hukum, ada perjanjian serta objek itu bisa ditetapkan macamnya, kesepakatan ini automatis batal dengan hukum karna tidak bisa penuhi kausa hukum yang halal.

Tersebut kriteria sahnya satu kontrak. Mudah-mudahan dengan hal semacam ini kita tidak asal-asalan dalam memastikan keabsahan satu kontrak ya.

Weating

Leave a Reply

Your email address will not be published.